Trenbisnis – Penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) akan mulai berlaku pada semester II-2025 atau sekitar Juni 2025. Dirjen Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika menilai penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk mengatur kadar gula diharapkan lebih efektif dalam menetapkan batas kadar gula yang harus dipatuhi oleh produsen. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenai sanksi pidana, memberikan kepastian lebih dibandingkan kebijakan cukai yang hanya berlaku untuk produk tertentu.
Peningkatan konsumsi Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK) di Indonesia kian memprihatinkan. Data menunjukkan bahwa konsumsi MBDK meningkat 15 kali lipat dalam dua dekade terakhir, dari 51 juta liter pada 1996 menjadi 780 juta liter pada 2014. Indonesia bahkan menjadi negara dengan konsumsi MBDK tertinggi ketiga di Asia Tenggara pada tahun 2020. Di balik angka tersebut, terdapat ancaman besar berupa lonjakan obesitas dan penyakit tidak menular (PTM) seperti diabetes, penyakit jantung, dan kanker.
Melihat situasi ini, Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) menekankan pentingnya implementasi cukai pada MBDK sebagai kebijakan strategis untuk mengatasi dampak buruk konsumsi gula berlebih. Media Officer Manager CISDI, Mahardika Satria Hadi, menjelaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya mendorong perubahan perilaku masyarakat tetapi juga memberikan dampak positif bagi pembiayaan kesehatan nasional.
“Kebijakan cukai ini adalah bentuk intervensi nyata yang bisa menurunkan konsumsi gula, sekaligus mengurangi beban penyakit tidak menular yang terus meningkat. Selain itu, penerimaan dari cukai dapat dimanfaatkan untuk mendukung program kesehatan masyarakat,” ujar Mahardika saat ditemui di kantor CISDI, Jakarta Pusat.
CISDI merekomendasikan penerapan cukai MBDK sebesar 20% dari harga jual produk. Berdasarkan kajian mereka, langkah ini diproyeksikan mampu menurunkan konsumsi MBDK hingga 24%, yang berdampak langsung pada penurunan prevalensi obesitas dan diabetes. Tidak hanya itu, CISDI juga mendorong agar kebijakan ini mencakup minuman berpemanis rendah kalori (LCSBs) seperti soda diet dan minuman berlabel “zero sugar.” Hal ini untuk mencegah peralihan konsumsi ke produk alternatif yang juga memiliki risiko kesehatan.
Beberapa negara telah membuktikan efektivitas kebijakan serupa. Filipina, misalnya, mengenakan cukai pada minuman berpemanis gula dan rendah kalori sebesar PHP 6 hingga PHP 12 per liter, tergantung kandungan gulanya. Hasilnya, konsumsi produk tersebut menurun signifikan, sementara penerimaan negara meningkat. CISDI percaya, Indonesia dapat mengikuti jejak negara-negara ini dengan kebijakan fiskal yang disesuaikan dengan kondisi lokal.
Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) adalah organisasi non-pemerintah yang didirikan pada tahun 2014 dengan visi memperkuat sistem kesehatan nasional melalui pendekatan berbasis bukti dan kolaborasi lintas sektor. Berkantor pusat di Jakarta, CISDI telah memainkan peran penting dalam advokasi kebijakan kesehatan strategis.
Salah satu inisiatif unggulan CISDI adalah program Pencerah Nusantara, yang mengirimkan tenaga kesehatan muda ke daerah-daerah terpencil untuk memperbaiki layanan kesehatan primer. Selain itu, CISDI juga aktif dalam penelitian dan advokasi isu-isu kesehatan, seperti pengendalian konsumsi gula, garam, dan lemak (GGL).
Sebagai lembaga yang berfokus pada dampak jangka panjang, CISDI tidak hanya menyoroti pentingnya edukasi masyarakat tetapi juga perlunya kebijakan yang kuat. Pendiri CISDI, Diah Satyani Saminarsih, yang pernah menjabat sebagai Penasihat Senior WHO, menegaskan bahwa kebijakan cukai MBDK adalah salah satu bentuk komitmen nyata untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan produktif. (satria)
